CSR PT. Bukit Asam

Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terintegrasi dalam “Pedoman CSR PTBA” yang mencakup enam kegiatan, yaitu bidang : (1) ekonomi, (2) lingkungan, (3) hak azasi manusia, (4) praktik ketenagakerjaan, dan (5) kelaikan kerja, tanggung jawab produk, dan (6) kemasyarakatan.

Keenam focus kegiatan tersebut mengacu kepada kaidah internasional mengenai keberhasilan implementasi CSR yang ditetapkan oleh Global Reporting Initiatives (GRI), dan dilandasi oleh etika/norma bisnis yang berlaku. Meliputi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal, peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup, jaminan pelaksanaan non diskriminasi dan penghargaan hak azasi manusia, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta upaya peningkatan kesejahteraan para karyawan, jaminan keamanan penggunaan produk dan kepuasaan pelanggan, menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat.

 

Perseroan telah melaksanakan kegiatan dibidang sosial, ekonomi dan lingkungan agar hasil kegiatan operasional dari sisi kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan seimbang. Hal tersebut juga sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap masyarakat sekitar perusahaan agar meningkatkan taraf hidup masyarakat maupun pelestarian lingkungan.

 

Melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) serta bina wilayah, Perseroan mengadakan kegiatan yang bertujuan memberdayakan potensi sosial ekonomi dan penciptaan kualitas hidup yang lebih baik untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Pelaksanaan PKBL dan program bina wilayah tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang.

 

 

PENINGKATAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

 

Tujuan Program Kemitraan PTBA adalah peningkatan kemampuan usaha kecil dan koperasi di sekitar wilayah operasi Perseroan agar tangguh dan mandiri dengan pemanfaatan dana dari sebagian laba perseroan. Kegiatan Bina Lingkungan sendiri bertujuan untuk pemberdayaan program sosial kemasyarakatan.

 

Perseroan bertekad meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan. Untuk Program Kemitraan, Perseroan menargetkan peningkatan kemandirian mitra binaan dan membantu perluasan penjualan produk mitra binaan di wilayah operasional Perseroan. Kerja sama penyaluran dana PK maupun BL dengan beberapa pihak yang kompeten dilakukan untuk peningkatan kualitas mitra binaan.

 

Pada tahun 2011 Perseroan semakin aktif mengajak dan melibatkan peran-serta masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di lingkar tambang, sehingga pembangunannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Perseroan juga menjadikan pelaksanaan kegiatan Bina Lingkungan bidang pendidikan menjadi prioritas. Melalui program PKBL dan Bina Wilayah, Perseroan meyakini tumbuhnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih berdaya dan lebih mandiri.

 

Penyaluran total dana PKBL tahun 2011 yang dialirkan oleh Perseroan naik 55,4% dari tahun 2010, dari sebesar Rp 93,42 miliar menjadi Rp 145,20 miliar.

 

 

PROGRAM KEMITRAAN

 

Perseroan terus meningkatkan kemandirian mitra binaan sekaligus membantu memperluas penjualan produk mitra binaan. Penyaluran Dana Kemitraan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi yang dimiliki oleh calon mitra binaan.

 

Jenis komoditas calon mitra binaan yang diprioritaskan untuk  mendapatkan bantuan pembinaan meliputi komoditas yang menjadi andalan daerah, komoditas tradisional yang potensial untuk dikembangkan, komoditas yang berpeluang ekspor, komoditas yang menyerap tenaga kerja.

 

Pada tahun 2011, Perseroan telah merealisasikan dana Program Kemitraan sebesar Rp 98,95 miliar. Dana yang disalurkan tersebut meliputi dana pinjaman lunak kepada Usaha Kecil Menengah sebesar Rp 11,62 miliar, kerjasama dengan BUMN Penyalur sebanyak 6 (enam) perusahaan sebesar Rp 84,81 miliar, dan dana pembinaan sebesar Rp 2,51 miliar. Penyaluran dana Program Kemitraan yang direalisasikan pada tahun 2011 meningkat 45,9% dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp 67,63 miliar.

 

Efektivitas penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2011 sebesar 85%, sedangkan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman mencapai 79%. Dana pinjaman lunak tersebut disalurkan kepada 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) mitra binaan/Usaha kecil dan koperasi yang tersebar di 5 (lima) wilayah. Perseroan juga akan meningkatan upaya sinergi dan profesionalitas dalam kegiatan penyaluran dan berupaya meningkatkan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dana Program Kemitraan.

 

 

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

 

Program Bina Lingkungan PTBA dielaborasi dalam enam fokus kegiatan, yaitu Program Pendidikan, Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum, Program Perbaikan Sarana Ibadah, Program Peningkatan Kesehatan, Program Pelestarian Alam dan Program Bantuan Bencana. Tujuan dari program tersebut adalah untuk peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat.

 

Total dana yang disalurkan melalui pelaksanaan Program Bina lingkungan meningkat sebesar 76,9% dari Rp 25,7 miliar di tahun 2010 menjadi Rp 45,3 miliar di tahun 2011. Semua bantuan tersebut disalurkan melalui empat wilayah kerja mencakup Unit pertambangan Tanjung Enim, Unit Pertambangan Ombilin, Pelabuhan Tarahan dan Dermaga Kertapati.

 

 

PROGRAM BINA WILAYAH

 

Program Bina Wilayah bertujuan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat sekaligus mewujudkan komitmen Perseroan untuk bersama-sama menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Program ini merupakan pemberian bantuan berupa bantuan fisik maupun non-fisik dengan jangkauan wilayang yang lebih luas.

 

Pada tahun 2011, pelaksanaan program tersebut banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Partisipasi pembangunan tersebut disalurkan dalam bentuk dana Peran Serta Pembangunan Daerah. Tahun 2011 Perseroan menyalurkan dana Peran Serta kepada Pemprov Sumsel, Lampung, Pem Kab Muara Enim dan Lahat sebesar total Rp 38,6 miliar meningkat 125,4% dari tahun sebelumnya

 

Perseroan bertasipasi dibidang olahraga melalui penyelesaian pembangunan sarana olah raga berupa gedung tenis dalam rangka penyelenggaraan SEA GAMES di Palembang. Selain itu Perseroan juga berpartisipasi dalam penyaluran dana pengembangan kegiatan olahraga ditingkat nasional maupun lokal.

 

Di tahun 2011, total dana yang disalurkan melalui Program Bina Wilayah mencapai Rp 74,09 miliar, naik 229,5% dari nilai sebesar Rp 22,49 miliar di tahun 2010.

 

 

PENGELOLAAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

 

Misi Perseroan dalam bidang ini diwujudkan melalui penerapan program-program pengelolaan, pemantauan, pengembangan dan rehabilitasi lingkungan secara berkelanjutan.

 

Pengelolaan Lingkungan Dengan Sistem Terakreditasi

Perseroan menjalankan sistem terakreditasi ISO 14001: 2004 untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pengelolaan lingkungan yang mencakup sistem manajemen lingkungan, audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan dan kajian daur hidup pokok. 

 

Penelitian dan Pengembangan Lingkungan

Beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan bidang lingkungan yang dilaksanakan pada tahun 2011 adalah Perseroan mengembangkan mikoriza Arbuskula dalam kegiatan pembibitan tanaman dan telah melakukan produksi massal, Perseroan mengembangkan teknik Kultur Jaringan, pemanfaatan Oli bekas untuk peledakan, melakukan revegetasi dengan tanaman sawit, ujicoba revegetasi secara lansung ,, serta melakukan konservasi tanaman lokal.

 

Selain itu, Perseroan juga mengimplementasikan pola Green Mining dan sosialisasi lingkungan

 

Laporan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi

Pembukaan lahan dan proses reklamasi areal tambang Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan butir-butir ketentuan pada UU No. 4 Tahun 2009 dan Permen No 18 tahun 2008. Seluruh ketentuan tersebut telah dipenuhi oleh Perseroan.

 

Perseroan melaksanakan program pembangunan Taman Hutan Raya / Tahura Enim dengan membagi area pasca tambang menjadi 3 blok dan 12 zona, yaitu :

1. Blok Perlindungan (766,40 Ha)

2. Blok Koleksi Tanaman (2.973,14 Ha)

3. Blok Pemanfaatan (1.655,03 Ha)

 

Sedangkan pembagian zona adalah sbb :

1. Zona Penerima/Rekreasi

2. Zona Sarana Prasarana

3. Zona Hutan Tanaman

4.  Zona Kebun Koleksi

5. Zona Kebun Buah

6. Zona Peternakan

7. Zona Wisata Air

8. Zona Penelitian Produktif

9..Zona Pertanian/Agroforestry

10. Zona Perikanan

11. Zona Bumi Perkemahan

12. Zona Satwa

 

Tahun 2011, program reklamasi lahan pasca tambang sebagai Tahura Enim yang telah dilaksanakan adalah :

-   Pembuatan laboratorium Kultur Jaringan, 

-   Proses pelaksanaan relokasi penduduk dan TPU, 

-  Menyelesaikan pembangunan Gedung olah raga, sarana olah raga Bowling, jogging   track dan Futsal, 

-   Melanjutkan rencana pembuatan kantor terpadu untuk Satker K3 dan BWE System, 

-   Melakukan kerjasama penelitian lapangan lokal dengan Universitas Bengkulu, 

-   Melakukan kerjasama penelitian jenis-jenis tanaman jarak dengan Universitas Sriwijaya   di IUP Banko Barat, 

-   Melakukan pengkayaan tanaman dengan jenis tanaman lokal yang bernilai ekonomis  tinggi dan 

-   Melakukan review master plan TAHURA ENIM.

 

 

PEMENUHAN HAK-HAK KARYAWAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP HAK AZASI MANUSIA

 

Perseroan menyadari pentingnya untuk menciptakan hubungan kerja sama yang serasi antara manajemen dan seluruh karyawan Perseroan. Oleh karena itu, dalam praktiknya Perseroan memperlakukan hal yang sama terhadap semua karyawan dengan tidak memandang suku,  ras, agama, jender dan haluan politiknya, begitu juga karyawan memiliki kebebasan berserikat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama.

 

 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN

 

Untuk mecapai standar kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan yang tinggi, Perseroan menerapkan kebijakan serta penyediaan sarana dan prasarana untuk setiap karyawan. Dalam implementasi K3, Perseroan telah memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) dari Depnakertrans RI. 

 

 

KOMITMEN TERHADAP KUALITAS PRODUK DAN PERLINDUNGAN PELANGGAN

 

Standar kualitas dan perlindungan konsumen terhadap setiap produk yang dihasilkan mempunyai pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan kinerja usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan menetapkan dan memberlakukan kriteria  yang ketat dalam proses dan output produksi maupun pengawasan kualitas setiap produknya.

 

 

HUBUNGAN HARMONIS DENGAN MASYARAKAT BERLANDASKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

 

Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), serta program Bina Wilayah, Perseroan secara sistematis telah melaksanakan serangkaian kegiatan dengan melibatkan masyarakat. Sesuai dengan prinsip transparansi, Perseroan juga membuka akses dan menjalin komunikasi timbal balik dengan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

 

 

LAPORAN BERKELANJUTAN

 

Perseroan menerbitkan Laporan keberlajutan (Sustainability Report) yang merupakan pertanggungjawaban menyeluruh bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan mengenai pengelolaan dan realisasi program CSR.

Sumber : http://ptba.co.id/id/csr

Kasus Bank Lippo

Isu good corporate governance (GCG) sudah muncul sejak terjadinya krisis ekonomi yang bebas di Amerika Serikat pada tahun 1929 dan untuk mencegah agar krisis seperti ini tidak terjadi lagi maka dikembangkan sistem dan struktur pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Tuntutan untuk menerapkan corporate governance semakin kuat dengan munculnya skandal-skandal dari perusahaan publik  di Amerika dan Eropa seperti Enron, Worldcom, Maxwell, London & Commonwealth dan lain-lain. Kegagalan penerapan corporate governance di Amerika Serikat dan di Inggris disebabkan oleh kurangnya kemampuan dari dewan direksi dan ketidak pedulian investor terhadap perusahaan ( Davies, 1999).

Di Asia, isu GCG muncul pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997. Dampak dari krisis tersebut banyak perusahaan berjatuhan karena tidak mampu bertahan, salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai selama ini tidak dibangun di atas landasan yang kokoh sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Kelemahan terlihat dari minimnya pelaporan keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor serta kurangnya insentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui mekanisme persaingan yang fair.

Indonesia sendiri mengalami dampak yang cukup parah akibat krisis tersebut dan pemulihannya juga memakan waktu paling lama dibandingkan dengan Negara asia lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya proses pemulihan kondisi perekonomian adalah belum diterapkannya corporate governance yang baik. Oleh karena itu, corporate governance yang baik menjadi bagian penting dalam proses pembaharuan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan prinsip GCG di Indonesia telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Komite Nasional tentang Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) dibentuk pada tahun 1999 oleh Menko Perekonomian dan menerbitkan Pedoman Nasional GCG. Pada tahun 2004 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dibentuk sebagai pengganti KNKCG. Lembaga pemerintah Corporate Governance seperti Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) juga turut mendorong pelaksanaan GCG oleh perusahaan-perusahaan public di Indonesia.

GCG dapat menuntun sebuah institusi kearah keunggulan kompetitif yang pada akhirnya akan memberikan konstribusi positif pada perkembangan ekonomi dan menjamin kemakmuran yang akan dinikmati rakyat banyak. Perbankan Indonesia tidak luput dari kasus terkait dengan  lemahnya penerapan GCG Bank Lippo pada tahun 2002 melakukan rekayasa dalam llaporan keuangannya, penyesatan informasi dan melakukan banyak manipulasi. Kasus Bank Lippo menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip keterbukaan dan juga menunjukkan lemahnya pengawasan dari dewan komisaris. Pada tahun 2003 terbongkar skandal Rp 1,7 triliun yang melibatkan para pejabat bank ini.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah melebarkan pemeriksaan kasus PT Bank Lippo Tbk. Selain soal laporan keuangan ganda, otoritas pasar modal itu juga sedang memeriksa dugaan manipulasi perdagangan saham dan indikasi pembelian saham oleh Grup Lippo secara diam-diam. Penegasan itu disampaikan analis pasar modal Lin Che Wei seusai pertemuan antara Ketua Bapepam Herwidayatmo dan Koalisi Masyarakat Anti Skandal Bank Lippo di gedung Bapepam kemarin. Selain Che Wei, dalam pertemuan itu hadir pula Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki dan ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Faisal Basri. 

Menurut Che Wei, dalam pertemuan itu, Herwidayatmo berjanji akan memeriksa tiga hal dalam kasus Bank Lippo. "Yaitu, laporan keuangan ganda, manipulasi harga saham, dan penjelasan tentang tidak dilaporkannya peningkatan saham yang signifikan," katanya. 

Che Wei menambahkan, dalam pertemuan itu, Koalisi juga meminta Bapepam untuk melakukan tekanan kepada BEJ. "Seharunya BEJ lebih aktif dibandingkan pengamat karena dia pintu pertama semua masalah ini," ungkapnya. Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam Abraham Bastari ketika dimintai konfirmasinya, membenarkan bahwa Bapepam kini memperluas pemeriksaan. "Ya, semuanya memang kami periksa," katanya kepada Koran Tempo. Berkaitan dengan itu, ia pun menjelaskan bahwa Bapepam sedang mengumpulkan data-data dan dokumen menyangkut peningkatan saham Grup Lippo di Bank Lippo yang disinyalir dilakukan secara diam-diam, karena tidak pernah dilaporkan ke Bapepam. 

Pemeriksaan ini, kata Abraham, sedang ditangani Biro Penilaian Jasa Keuangan Sektor Jasa Bapepam. "Saya memang sedang mengumpulkan data dan bukti-buktinya," kata Kepala Biro Penilaian Jasa Keuangan Noor Rachman saat dimintai tanggapannya. 

Seperti diberitakan koran ini (10/2), di samping soal laporan keuangan ganda dan indikasi manipulasi harga saham, dalam kasus Bank Lippo juga ditemukan indikasi adanya pembelian saham oleh Grup Lippo secara diam-diam. Dalam laporan keuangan tahunan Bank Lippo disebutkan bahwa porsi kepemilikan saham PT Lippo e-Net Tbk. di bank papan tengah itu telah bertambah dari 7,21 persen pada 2000 menjadi 9,57 persen per September 2002. 

Dari hasil penelusuran Koran Tempo di Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM), tidak ditemukan satu dokumen pun yang mengumumkan adanya penambahan saham ini. Padahal, berdasarkan aturan pasar modal ditetapkan bahwa setiap pihak yang memiliki 5 persen saham atau lebih, wajib melaporkan kepemilikan dan perubahan kepemilikan sahamnya kepada Bapepam. Pelaporan harus dilakukan selambat-lambatnya 10 hari sejak terjadinya transaksi. Pelanggaran atas aturan ini akan dikenakan denda Rp 1 juta per hari sejak tanggal keterlambatan. 

Mulai dipanggil

Sementara itu, berkaitan dengan pemeriksaan dugaan manipulasi harga saham Bank Lippo, Abraham mengungkapkan, Bapepam akan mulai memanggil pihak-pihak yang diindikasikan terlibat dalam kasus ini. "Pemeriksaan setempat bisa dikatakan sudah selesai," katanya. Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan Bapepam dengan cara mendatangi sejumlah broker. Ada sekitar 10 broker yang didatangi tim Bapepam bersama tim Bursa Efek Jakarta untuk mengumpulkan berbagai data dan dokumen atas transaksi saham Bank Lippo. 

Dari data dan dokumen yang sudah terkumpul itu, kata Abraham, Bapepam melakukan rekonstruksi. "Kemudian, baru dipanggil (pihak-pihak) yang kemungkinan terlibat dalam kasus ini." 

Sehubungan dengan itu, Abraham menjelaskan, pada pekan ini akan mulai dilakukan pemanggilan kepada sejumlah broker dan nasabah untuk diperiksa. Namun, ia menolak menyebutkan, siapa dan broker mana saja yang bakal dipanggil. Berkaitan dengan ini, menurut Che Wei, Herwidayatmo menjanjikan akan meminta Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk membuka data-data transaksi saham Bank Lippo. Selain itu, kata Che Wei, Herwidayatmo menyatakan, pemeriksaan indikasi manipulasi harga saham akan meneliti kemungkinan ada tidaknya pelanggaran insider trading, yaitu praktek curang perdagangan dengan memanfaatkan informasi orang dalam. yura s/kurniawan/sam cahyadi

Ironis

Pada periode yang sama sejumlah broker melakukan transaksi jual dalam jumlah sangat besar. Ironisnya, pada 14 Februari broker yang sama berbalik melakukan transaksi beli dalam volume signifikan.

Praktik semacam itu menguatkan dugaan memang terjadi manipulasi laporan keuangan serta insider trading. Dengan tujuan, manajemen (khususnya pemilik lama) bisa masuk dan menguasai saham mayoritas bank itu.

Banyak yang menduga skenario yang mereka inginkan adalah pihak manajemen ingin menawar saham terbatas (rights issue). Lewat cara itu pemegang saham mayoritas saat ini, yaitu pemerintah, mau tidak mau harus mengeluarkan banyak uang. Karena jika tidak dilakukan, kepemilikan sahamnya terdilusi. Ringkas kata, pemilik lama menginginkan pemerintah merekapitalisasi tahap kedua terhadap bank itu.

Kasus Bank Lippo mengingatkan orang pada skandal akuntansi dan keuangan yang dilakukan beberapa perusahaan multinasional berskala raksasa di AS beberapa waktu lalu. Dunia dikejutkan dan pelaku pasar modal shock oleh kebohongan Enron, World Com, Global Crossing, serta beberapa perusahaan lain di New York Stock Exchange (NYSE). Sebelum skandal terkuak, saham perusahaan-perusahaan itu sangat diminati dan harganya cenderung terus meningkat.

Namun setelah terbukti akuntan publik Arthur Andersen yang memeriksa laporan keuangannya "membiarkan" praktik mark up yang dilakukan pihak perusahaan, harga saham emiten itu langsung jatuh.

Bahkan disebutkan harga sahamnya lebih murah daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk mencetak satu lembar saham. Peristiwa itu sangat sensasional dan mengguncangkan bursa saham seluruh dunia. Indeks di berbagai bursa dunia langsung anjlok dan di beberapa negara mencapai rekor terendah.

Belajar dari pengalaman itu, seharusnya otoritas pasar modal segera tanggap dan mencari skema penyelesaian terbaik untuk mengatasi. Analogi semacam itu bisa digunakan untuk menyikapi skandal di Bank Lippo.

Kasus laporan keuangan ganda yang dilakukan emiten itu jika tidak diatasi secara baik akan berpotensi menurunkan kepercayaan publik, khususnya yang berkecimpung di bursa. Investor yang telanjur membeli saham Bank Lippo tentu sangat kecewa dan merasa dicurangi.

Ironisnya, sejauh ini belum ada pernyataan dan tindakan tegas dari Bapepam atau BEJ. Otoritas bursa seolah-olah menganggap sepi masalah itu. Bahkan beberapa waktu lalu salah satu direksi BEJ menyatakan tidak ditemukan pelanggaran dalam transaksi Bank Lippo di BEJ.

Penjelasan itu tentu sulit diterima akal sehat karena sangat tidak logis manajemen secara sengaja melakukan transaksi untuk menurunkan harga sahamnya. Logika awam menyatakan itu mustahil terjadi. Karena, biasanya pemegang saham selalu berusaha meningkatkan nilai dan harga sahamnya di pasar.

Kelembekan sikap otoritas bursa juga menimbulkan kecurigaan bahwa mereka tidak berani bertindak tegas karena ada beberapa "orang kuat" yang menjadi komisaris di perusahaan tersebut. Jika dugaan itu benar akan menambah daftar panjang kelemahan penegakan hukum di pasar modal.

Investor tentu belum lupa pada kasus besar di BEJ. Salah satunya yang terjadi pada emiten yang masih satu grup dengan Bank Lippo, yaitu PT Lippo Life Tbk. Kasus itu terjadi pada awal tahun 2000 ketika emiten menyatakan mengubah bisnis inti dari asuransi menjadi dot com company.

Investor segera memburu saham itu yang mengakibatkan harganya naik gila-gilaan (panic buying). Sebagian besar investor sudah mengoleksi saham itu dan berharap menuai keuntungan. Namun manajemen melalui perusahaan sekuritas dan broker terafiliasi justru melakukan aksi jual besar-besaran. Akibatnya bisa diduga. Investor mereka rugi sangat besar dan sebaliknya manajemen mendapat keuntungan luar biasa dengan memanfaatkan informasi orang dalam.

Kasus itu hanya ditangani ala kadarnya oleh otoritas bursa dengan mengenakan denda ke pihak emiten, tanpa mengajukan ke pengadilan. Padahal, pelanggaran yang terjadi sangat telanjang. Memang selama ini ada kesan perlindungan terhadap investor masih sangat kurang karena Bapepam dan BEJ tampak cenderung berpihak ke kepentingan emiten.

Sikap semacam itu menjadi sesuatu yang kontraproduktif dalam pemulihan kepercayaan di dunia pasar modal. Dalam skala tertentu juga mengancam kepercayaan terhadap dunia perbankan dan dunia usaha secara keseluruhan.

Haruskah pemerintah dan pihak yang berkompeten berdiam diri membiarkan degradasi kepercayaan terjadi? Time will tell, waktulah yang akan menjawab! 

Analisis :

Timbulnya kasus ini mengakibatkan terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme good corporate governance yang baik belum diterapkan. Hal ini dapat menjadi pemicu perusahaan atau pihak manajemen untuk mengeluarkan informasi-informasi yang memberi dampak positif terhadap harga saham dan dapat mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan manipulasi akuntansi dengan menyajikan informasi tertentu guna menghindari terpuruknya harga saham.

Selain dari pihak perusahaan, external auditor juga harus turut bertanggung jawab terhadap merebaknya kasus-kasus manipulasi akuntansi seperti ini. Posisi akuntan publik sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat juga mulai banyak dipertanyakan apalagi setelah didukung oleh bukti semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor akuntan. Padahal profesi akuntan mempunyai peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor memerlukan kepercayaan terhadap kualitas jasa yang diberikan pada pengguna. Penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memandang Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak yang independen dan kompeten, karena akan mempengaruhi berharga atau tidaknya jasa yang telah diberikan oleh KAP kepada pemakai. Jika pemakai merasa KAP memberikan jasa yang berguna dan berharga, maka nilai audit atau kualitas audit juga meningkat, sehingga KAP dituntut untuk bertindak dengan profesionalisme tinggi.

Sumber : http://aviismaya.blogspot.com/2010/12/bapepam-perluas-pemeriksaan-kasus-bank.html

http://www.gobookee.org/get_book.php?u=aHR0cDovL3RoZXNpcy5iaW51cy5hYy5pZC9lQ29sbHMvZVRoZXNpc2RvYy9CYWIxL0JBQiUyMElfMTEtNjgucGRmCkJBQiBJ

www.suaramerdeka.com/harian/0302/24/eko1.htm